Rabu, 21 Oktober 2015

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (foto : pks-jabar.org)
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (foto : pks-jabar.org)

Aher Soroti Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan soroti Raperda tentang bantuan hukum bagi warga miskin. Hal itu terkait banyaknya warga miskin yang kurang mengerti hukum, sehingga saat ditimpa kasus banyak dari mereka yang tidak didampigi oleh pengacara.
Atas dasar undang-undang nomor 6 tahun 2011, pemerintah bisa memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakatnya yang kurang mampu. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan mengajukan hal itu kepada DPRD Provinsi, sehingga pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dibuatkan Perda sebagai payung hukumnya.
Aher menjelaskan, Pemprov akan memilih salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mekanisme bantuan hukum, kemudian mereka melakukan konsultasi hukum atau pendampingan pengacara kepada masyarakat yang tidak mampu.
“LBH atau pengacara dari pemerintah nantinya ditunjukan kepada masyarakat secara gratis. Tidak melihat kasusnya berat atau ringan, setiap warga miskin yang bermasalah terkait hukum akan didampingi oleh kuasa hukum yang disediakan oleh pemerintah,” kata Aher, di sela-sela Rapat Paripurna mengenai jawaban gubernur atas pandangan fraksi terhadap enam raperda di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (19/10/2015),
Lanjut Aher, nantinya pemerintah akan mencari LBH yang benar-benar independent dan kemungkinan ketentuan standarisai LBH yang dipilih akan di atur dalam Perda.
“Kami juga tidak akan memilih LBH begitu saja nanti akan ada rekomendasi dari kementrian hukum dan HAM mana saja LBH yang ditunjuk layak dan sah menerima bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten atau kota, untuk membantu masyarakat tidak mampu,” ujarnya.
Aher menilai banyak warga miskin yang kini tidak mendapatkan keadilan atau tidak menadapatkan hak perlindungan hukum yang semestinya.
“Ketika tersangkut masalah hukum dan tidak ada yang mendampingi sehingga hak mereka terdzalimi. Bahaya juga jika aspirasi mereka tidak tersampaikan. Dengan Perda yang akan disusun ini diharapakan tidak ada kejadian seperti itu lagi,” tukas Aher.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar