Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Foto: web)
Gubernur Aher Harapkan Pimpinan KPK Prioritaskan Pencegahan
KOTA BANDUNG, FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengharapkan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengutamakan tindak pencegahan dibandingkan penyidikan, sehingga pemerintah daerah bisa lebih progresif dalam membangun dan memberikan layanannya kepada masyarakat.
Menurut dia, ukuran keberhasilan KPK tidak semata-mata dari berapa banyak orang terduga yang ditangkap untuk kemudian disidik. Akan tetapi, justru ketika fungsi pencegahan berhasil diterapkan terutama kepada para penyelenggara negara, termasuk di Pemprov Jawa Barat.
“Ketika pencegahan dilakukan, uang negara pun akan aman, akan bisa digunakan pembangunan. Sementara jika fokusnya ke penyidikan, belum tentu uang negara terselamatkan. Belum pasti pula pembangunan dan pelayanan bisa diberikan kepada rakyat,” katanya di Bandung, Ahad (20/12) siang.
Pada Senin, 21 Desember 2015 besok, Presiden Jokowi direncanakan melantik pimpinan baru KPK yakni Ketua Agus Rahardjo yang sebelumnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, serta Wakil Ketua empat orang. Mereka adalah Brigjen Polisi Basaria Panjaitan (Widyaiswara Madya Sespimti Polri), Alexander Marwata (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Saut Situmorang (Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara), dan Laode Muhammad Syarif (Akademisi Universitas Hasanuddin).
Aher melanjutkan, dengan pendekatan pencegahan, maka KPK harus tampil ramah, tidak menakutkan, dan justru mau mensupervisi para penyelenggara negara dan pemerintah daerah sebelum terjerumus tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Sebagai lembaga bersih yang masih menjadi harapan banyak orang dalam pemberantasan KKN, KPK justru yang harus memantau dan kemudian memberitahu pejabat negara ketika ada indikasi korupsi. KPK-lah yang pertama memberitahu ‘Anda rawan korupsi, jangan diteruskan’ kepada pejabat negara dan kepala negara, sehingga unsur edukasinya kental,” katanya.
Fungsi pencegahan ini dengan sendirinya menuntut pimpinan KPK agar mau menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Komisi anti rasuah ini menjadi sarana tempat konsultasi para penyelenggara negara, sehingga tindak penyidikan menjadi opsi terakhir.
Di mata Aher, sapaan akrabnya, tindakan penyidikan semacam operasi tangkap tangan (OTT) masih relevan dilakukan sebagai upaya menimbulkan efek jera. Akan tetapi, kegiatan tersebut bukan yang menjadi prioritas pertama dilakukan, sebaliknya malah mengedukasi para pihak agar tidak terlibat KKN sedari awal.
“Mari bersama membuat suasana lebih kondusif, bersama membangun negeri tanpa ada ketakutan berlebihan ditangkap. Di Pemprov Jabar sendiri sangat manusiawi kalau beberapa waktu lalu ada pejabat yang ragu memutuskan, tapi sekarang sudah lancar semuanya. Dengan fungsi KPK sebagai garda terdepan pencegahan, saya kira pembangunan ke depan lebih lancar lagi,” katanya.
Aher mendorong KPK, sekalipun menggunakan pendekatan pencegahan, bukan berarti menjadi mudah diatur dan lembek. Tetap harus tegas dan tidak kompromistis, sehingga indeks pemberantasan korupsi di Indonesia
(setidaknya versi Transparency International) yang tahun 2014 naik tipis ke angka 34 dari 32, akan terus naik pada tahun-tahun mendatang.
“Akhirnya, selamat bertugas kepada para pimpinan KPK terpilih, baik ketua maupun wakil ketua. Kita semua selalu memiliki harapan besar kepada KPK dalam menciptakan Indonesia yang bersih,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar